Foto: Dok. Prib, Yulianus N/KM

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com - Penentuan nasib sendiri bukan pelanggaran Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, namun setiap orang atau setiap bangsa manapun hak penentuan nasib sendiri. Hal ini telah dijamin oleh hukum internasional dan juga telah termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Kemerdekaan Itu Ialah Hak Segala Bangsa, Maka Penjajahan di Atas Dunia Harus Dihapuskan.” Oleh karena itu,rakyat Papua menuntut hak penentuan nasib sendiri (The right of Self-determination) adalah jalur mekanisme.

Rakyat West Papua harus menjadi penentuan nasib sendiri demi massa depan di tanah papua adalah suatu komitment oleh rakyat Papua itu sendiri sehinga Indonesia. Jangan ditawaran paket politik kolonial melalui Otsus, Pemekaran, dan segala bentuk rupa adala penipuan politik

Sehingga lebih baik rakyat Papua Barat tidak ada jalan lain demi massa depan hanya satu jalan untuk melepaskan diri dari bingkai NKRI itu suatu solusi yang tepat agar kita akan merdeka bangsa Papua Sorong hingga Samarai.

Sebagaimana diungkap melului tulisan yang disampaikan oleh Victor Conde (1999) bahwa “Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan suatu prinsip hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang memuat tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tertentu dan hak ini menyatakan bahwa semua negara (all states) atau bangsa (nation) mempunyai hak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. 

Apa Indonesia malas menanggapi tututan oleh oleh rakyat Papua dan Indonesia sudah di gagal integrasi sosial Papua ke Indonesia. Mengapa Indonesia masih tetap ditawarkan banyak progrem yang tidak sesuai harapan rakyat Papua? Apa tujuan mereka adalah rakyat papua dipertahankan keutuhan NKRI, namun rakyat Papua disampaikan melalui tulisan maupun lisan pernyataan sikap bahwa benar benar sesungguhnya Rakyat papua keluar dari bingkai NKRI adalah harga mati. 

Seluruh pejuang Papua telah membawa masalah West Papua kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) dengan maksud untuk mendaftarkan deklonisasi PBB. Tetapi, para pembuat kebijakan dan akademisi senior (link bersifat eksternal) oleh Bambang Dharmono, mantan kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (Yudhoyono Papua Barat) pada 28 September lalu kemudian dua hari sebelumnya, Benny Wenda, atas nama Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyerahkan sebuah petisi kepada PBB yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua.

Kritik Dharmono terhadap kebijakan pemerintah di Papua sesuai dengan analisis di "Peta Jalan Papua" Indonesia Institute (LIPI) yang direvisi (link eksternal). LIPI mencatat bahwa kelompok perlawanan berbasis Papua dan diasporik telah menjadi lebih kuat dan terkoordinasi dengan baik dalam perjuangan mereka untuk melakukan referendum dan kemerdekaan.

Sejak didirikan pada tahun 2015 lalu, ULMWP telah mendapatkan legitimasi sebagai wakil dari banyak orang Papua yang pro-kemerdekaan. Sebagian karena lobinya, isu Papua telah sering diangkat pada pertemuan regional di Pasifik dan di PBB.

Diangkat isu West Papua adalah masalah pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu utama lobi internasional . Permintaan untuk penentuan nasib sendiri itu bukan pelanggaran Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada interpretasi Papua yang pro-kemerdekaan terhadap integrasi Papua ke Indonesia selama tahun 1960-an.

Laporan ini menyoroti sekuritisasi pemerintahan dan kegagalan untuk mengintegrasikan orang Papua ke negara Indonesia. Pentingnya permohonan ini adalah bahwa ini adalah kesempatan pertama ULMWP telah berusaha memberikan bukti fisik dukungan rakyat Papua atas permintaan penentuan nasib sendiri dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

ULMWP mengklaim bahwa petisi tersebut ditandatangani oleh 1.804.421 orang dengan populasi 3.122.854. Bagaimana jumlah tanda tangan ini bisa dirangkai di bawah pengawasan pihak berwenang Indonesia mengundang beberapa skeptis tentang angka tersebut.

Namun, mengesampingkan kebenaran angka tersebut, salah satu tujuan dari petisi tersebut adalah untuk membedakan dirinya sendiri, sebagai ungkapan opini populer, dari Act of Free Choice 1969, (tautan bersifat eksternal) di mana 1.026 orang Papua yang dipilih pemerintah memilih dengan suara bulat untuk penggabungan di Indonesia Seolah-olah petisi ULMWP meminta PBB memperbaiki kesalahannya pada tahun 1969, dengan memberi orang Papua suara (nother.)

Menurut LIPI, isu Papua sering diajukan di PBB dalam beberapa tahun terakhir. Itulah banyak pidato para pemimpin Kepulauan Pasifik di Majelis Umum dan Dewan Hak Asasi Manusia yang membuka jalan untuk presentasi petisi ULMWP. Pidato para pemimpin Pulau Pasifik telah memberi orang Papua yang pro-kemerdekaan suara di PBB.

Penulis adalah Jurnalis muda Papua media www.kabarmapegaa.com, Tinggal di Paniai, Papua

Editor: Muyepimo Pigai

Mahasiswa Tambrauw Yogyakarta Menolak Perencanan Program Perkebunan Kelapa Sawit di Kebar, (Foto: Dok, Wllem S/KM)

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com – Persoalan kelapa sawit merupakan persoalan serius yang harus di perhatikan dan disikapi oleh semua kalangan. Terlebih pada mahasiswa yang mana telah menjadi tulang punggung masyarakat, harus membantu masyarakat mengawal dan mengontrol secara detail terahadap segala kebijakan yang di ambil oleh pemerintah yang tidak menjamin kehidupan dan tidak tepat sasaran bagi keberlangsungan kehidupan manusia, bahkan akan menghanurkan eksistensi Masyarakat dan segala ekosistem akan terancam punah.

Sebagai mahasiswa mempunyai peran penting untuk mengawal dan mencermati setiap program perencanan pemerintah karena berbagai perencanan yang diputuskan oleh pemerintah tidak semuanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Selain mengawal pemerintah Mahasiswa juga mempunyai peran penting yaitu memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar tidak semena-mena mempercayakan omongan pemerintah yang berbau politis dan ekonomis keberpihakan, karena dampak dari perusahaan kelapa sawit itu sendiri menyebabkan kehilangan dan kehancuran eksistensi Manusia maupun alam. 

Mahasiswa Tambrauw Daerah Istimewa Yogyakarta menyikapi serta menolak keras terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Tambrauw provinsi papua barat atas pembukaan lahan kelapa sawit yang mana telah berdasarkan surat rekomendasi bupati nomor 551/296/2015, terhadap surat keputusan kementrian kehutanan nomor –II/2014 tentang pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversikan untuk kelapa sawit dengan luas lahan 19.368,77 Ha. Mahasiswa Tambrauw Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sikap keras melalui dihasil diskusi pada Sabtu, 11/11/2017 dituntut kepada pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw segera mencabut segala hasil negosiasi terhadap perkebunan kelapa sawit dikebar. Terutama terkait surat rekomendasi bupati karena apa bila disetujui dan di terima maka akan secara otomatis berdampak pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Masyarakat setempat maupun seluruh masyarakat Kabupaten Tambrauw seperti perubahan budaya, pencemaran Air, kerusakan hutan yang akan mengakibatkan bencana alam.

Perubahan Budaya 

Indonesia dikenal dengan kebaragaman budaya dan adat istiadat, nah yang menjadi ukuran disini tidak hanya dilihat dari pakaian adat, cara hidup masyarakat tetapi keanekaragaman tanaman itu juga mempengaruhi nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat, misalnya obat-obatan alam (kulit kayu, daun dll), tanaman yang dapat menghasilkan kreatifitas masyrakat atau tanaman yang dapat memberikan feedback kepada masyarakat. 

Pencemaran Air 

Indonesia merupakan sumber air yang melimpah namun Ketika hadirnya perusahaan kelapa sawit semuanya menjadi susah sepperti kekeringan air, dan kekeringan tanah, proses pertumbuhan kelapa sawit membutuhkan air sekitar 12/liter secara otomatis air disekitar itu pasti habis. Selain itu juga dapat menyebabkan pencemaran air yang akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

Kerusakan Hutan 

Indonesia merupakan ssalah satu negara dengan luas hutan terbesar didunia . kekayaan hutan Indonesia juga menyediakan berbagai macam spesies flora dan fauna, apabila Perusahan kelapa sawit hadir dimuka diindonesia akan menyebabkan kegundulan tanah, kekeringan, tanah menjadi tandus, kebakaran, hewan-hewan yang hidup dihutan mengalami kepunahan secara pelahan-lahan, mengakibatkan pencemaran udara yang dapat mengganggu pernapasan manusia dalam menghirup oksigen ketika manusia mengalami kehilangan semua ini merupakan bencana alam yang mengancam kehidupan masyarakat dan tentunya merenggut nyawa manusia.

Mantan Sekjen PBB KOFYANAN mengatakan bahwa pencemaran air dan udara adalah penghinaan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan ketika air bersih dan udara bersih dapat dikonsumsi oleh massyarakat maka hak asasi manusia sudah terlindungi. 

Kedatangan perkebunan kelapa sawit selain berdampak buruk bagi sumber daya alam dan juga berdampak pada Manusia terutama perempuan dalam hal ini adalah kesamaan dalam pengelolaan sumber daya alam lebih pada hutanya. 

Dalam undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengatur tentang hak-hak masyarakat dalam tanah namun lahirnya undang-undang dibawahnya memposisikan tanah adat sebagai tanah negara seketidakjelas terhadap hak masyarakat atas tanah namun perusahan berusaha untuk merampas tanah tersebut untuk perkebunan sawit.

Dalam ulasan diatas dapat perlu diperhatikan agar jangan mudah untuk menyerahkan tanah kepada perusahan karena ketika tanah sudah menjadi milik perusahan semua yang menjadi milik kita tidak ada gunanya, semua jadi hancur dan sebagai masyarakat tidak mempunyai hak berbicara atas tanahnya sendiri. Mahasiawa Tambrauw Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan segala yang tersedia oleh alam biarkan mereka (masyarakat) yang mengolah secara kearifan lokal seperti yang sekian lama di lakukan oleh pendahulu-pendahulu tanah itu. Tanpa kelapa sawit maupun peruasahan lainpun masyarakat Tambrauw tetap hidup bahkan lebih nyaman untuk hidup bersama alamnya. (Muyepimo/KM)

Penulis adalah Mahasiswa Tambrauw Papua, Kuliah di Yogyakarta

Pada saat kegiatan Makrab, IKPM-AMK Papua, Yogyakarta, (Foto: Dok. Manu T/KM)

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com – Merawat jalinan tali persaudaraan agar tetap kokoh, Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Aifat, Maree, dan Karoon ( IKPM-AMK ), Yogyakarta gelar malam keakraban (Makrab).

Kegiatan persaudaraan yang berlangsung di Wisma duta wicana Kaliurang, Kabupaten Sleman tersebut mengusung thema "Membangun Solidaritas IKPM - AMK yang Berfikir Kritis, Cerdas, Berlandaskan Intelektualitas."

Dalam sambuatan pada acara kebersamaan itu, Ketua Panitia Maikel Nauw mengungkapkan moment Makrab yang ada adalah bagian dari upaya membangun rasa persaudaraan yang tetap akrab.

"Moment indah ini adalah bagian dari memperkuat rasa persaudaraan di antara kita, diantara mahasiswa baru dan antara mahasiswa baru dengan para senior," ungkap Maikel.

Lebih lanjut, dalam menghadapi arus gelobalisasi yang kian kuat, Maikel menegaskan kepada sejumlah mahasiswa Papua asal Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw agar terus mengembangkan kesadaran berfikir kritis, cerdas, berintelektualitas dalam semangat kekeluargaan yang akrab.

"Sebagai generasi melenium, kita tetap mengembangkan sikap dan pemikiran kritis, cerdas dn beritelektualitas dalam mengimbangi arus globalisasi yang kian deras," tambah Mikel.

Makrab ini diikuti oleh seluruh Mahasiswa ( IKPM – AMK) baik anggota lama maupun anggota baru,dengan diperkuat dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa baru seperti dinamika kampus, dinamika kehidupan dan dinamika organisasi agar mahasiswa baru mampu untuk beradaptasi serta berdinamika pada ketiga elemen tersebut dengan baik.

Pada kesempatan Makrab ini, hadir pula ketua Badan Pengurus IKPM – AMK, Jefri Anto Taa mengatakan “Kegiatan Makrab ini adalah bagian dari program kerja BPH AMK untuk memperkuat tali persaudaraan antara Mahasiswa Aifat, Maree, dan Karoon” dalam mengenal relasi di antara anggota muda IKPM-AMK. 

Disampaikan pula sebagai generasi solusi dalam membawa atapun mengawal perubahan dari kedua wilayah otonom yakni Aifat,Mare berasal dari Kabupaten Maybrat sedangkan Karoon berasal dari Kabupaten Tambrauw Papua Barat, agar generasi saat ini nantinya dapat menjadi pelita yang meneragi masyarakat katanya. (Muyepimo/KM)

Penulis adalah Mahasiswa AMK Papua, Kuliah di Yogyakarta

Saat pembubaran Panitia Pelaksanaan Penerimaan Anggota Baru, Organisasi Ikatan Karef Hamit Aifat, Foto: Dok, Vebilina T/KM

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com – Meningkatkan tali persaudaraan dan membentuk pemimpin yang berkualitas. Dengan thema yang begitu luar bisa yang di angkat oleh Panitia Pelaksana Penerimaan Anggota Baru, pada kegiatannya pada Hari Sabtu, 04 November 2017, yang bertempat di Pantai Petrus Kafiar dengan jumlah peserta 20 orang.

Kegiatan yang sangat sederhana tetapi dapat berjalan dengan lancar dan paling penting adalah kita tidak melihat kesederhanaannya tetapi prosesnya.

Dan pada momen ini juga suatu harapan dapat memberi suatu perubahan pada ikatan Karef hamit aifar agar menjadi ikatan yang aktif dan mampu menjaga tali persaudaraan dan menciptakan kader-kader pemimpin yang berkuliatas.

Pada acara pembukaan ada salah satu sambutan oleh bapak agustinus saa selaku orang tua yang saya petik dari dari sambutan beliau adalah "mtah to rae tamah waa mati maon mafit epo kalau tamah fee to maon fe." 

Yang artinya bahwa kita itu perlu diasa dan dibentuk melalui kegiatan-kegiatan seperti hari agar mampu menjadi pemimpin yang berkualitas bukan menjadi seorang sarjana yang mempunyai keahlian tertentu atau profesionalnya.

Kegiatan ini di buka oleh Kepala Suku Aifat di Manokwari Bapak Paulus Assem pada akhir dari sambutan-sambutannya.

Ada pula kegiatan inti yang dilakukan dengan tujuan agar peserta baru memahami bahwa bergabung dalam suatu wadah bukan utk semata-mata saya dari aifat tetapi ikatan ini mampu memberikan peluaang atau ruang untuk belajar organisasi dan memahami arti kebersamaan, kekompakan bagi anak- ratau.

Lanjutnya, Ada materi-materi yang di paparkan salah satunya adalah strategi belajar di kampus oleh Bapak Herman Tubur SP.M.SI.

Beliau menjelaskan banyak hal yang salah satunya yang saya tertarik adalah kesuksesan itu ada ketika kita memiliki motivasi dalam diri kita sendiri.

Dan perhatikan pula adalah sikap dan mentalitas. Ada sebuah ilustrasi yang diberikan yaitu beliau mengajak kita bisa mengambil contoh dari seekor ikat di laut walaupun ia berada di laut tetapi rasanya tetap tawar yang artinya bahwa, kita harus punya prinsip.

Sekalipun lingkungan kita tidak mendukung atau banyak faktor-fator negatif yang berusaha untuk menggoda kita. Tetapi kita tdk boleh terpengaruh dan fokus pada sutu tujuan.

Adapula harapan -harapan yang di sampaikan agar ikatan ini terus berjalan dengan baik yang di sampaikan oleh senior, alumni pembina dan lain-lain, yakni kegiatan ini mampu membuwat kegiatan-kegiatan yang terus menjaga tali persaudaraan ini jgan cuma sampai disini. Untuk peserta baru disinilah tempat kita belajar dan bergabung dalam setiap kegiatan yg di lakukan

Satu pesan terakhir, “Jagalah ikatatan ini sesuai filosofi karef hamit yang artinya bahwa, jangan sampai ikatan karef ini terlepas dan gunakan karef hamit ini sesui dengan apa yang dibutuhkan.”

Penulis adalah Mahasiswa Maybrat, Kuliah di Manokwari - Papua

Editor: Frans Pigai

Foto: Dok. Socrates S. Y/KM

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com - Keberadaan Gereja di muka bumi dari dahulu sampai sekarang dan terus menerus melaksanakan Amanat Salib Yesus Kritus. Salib menyatakan bahwa menghormati hak asasi manusia sebagai makluk mulia dan unik yang diciptakan Tuhan. Menghormati dan memproteksi martabat manusia. Mengangkat dan menghargai persamaan derajat sebagai manusia. Membebaskan manusia dari penindasan, pemenjarahan, penyiksaan, pembodohan. Ini semua mutlak dilakukan oleh Gereja Tuhan di muka bumi ini tanpa kompromi. Gereja mempunyai fungsi, peran, tugas dan tanggungjawab melalukan perlindungan (proteksi) semua umat manusia tanpa memandang status social, kedudukan, pangkat, pandangan politik dan ideology Papua. Karena semua orang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, pengayoman dan penghormatan. Ahli psikologi ternama, William James menyatakan “prinsip yang paling besar dalam sifat manusia adalah mendambakan penghargaan, penghormatan”. Sedangkan Jhon C. Maxwell, menyatkan “Jika orang menghormati dan menghargai seseorang sebagai individu, mereka mengaguminya. Jika mereka menghormatinya sebagai sahabat, mereka mengasihinya. Jika mereka menghormati dan menghargainya sebagai pemimpin, mereka akan mengikutinya”.

Setiap suku, ras, etnis di setiap benua dan pulau merupakan kelompok komonitas yang memiliki asal-usul leluhur, secara turun temurun mendiami dengan letak wilayah geografis yang memiliki system nilai, ideology, ekonomi, politik, budaya, social dan bahasa tersendiri, itu semua di hormati oleh Gereja.

Suhendra dalam pergerakan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda pernah mengatakan, “harga manusia Indonesia menjadi terlalu murah di mata penjajah Belanda”. Ini kita tempatkan dalam konteks Papua, harga manusia Papua menjadi terlalu murah di mata orang Indonesia.

Gereja tidak bias membiarkan harga diri dan kehormatan manusia di injak-injak penguasa.

Betapupun kesukaran hidup dan penindasan yang dialami orang Papua tetap memiliki kehormatan sebagai manusia. Orang Papua harus menghormati hak-hak asasi dan martabat tanpa memandang mereka kawan atau lawan. Tak ada yang harus disesali. Karena orang Papua sedang dan terus membela kehormatan. Pdt. Dr. Marthen Luther King Jr, pernah menyatakan, dalam pidato pada muim panas tahun 1963, sejumlah besar orang kulit hitam dan putih berbaris secara damai mmenuju Washington. “Aku memiliki sebuah impian,” katanya: “suatua hari nanti, keempat anakKu akan hidup di sebuah Negara dimana mereka dinilai bukan dari warna kulitnya, tetapi dari kepribadian mereka dan Watak mereka…”

“Zaman akan berubah dan terus berubah. Peta politik Indonesia yang sekarang adalah peta politik yang sedang dan teru berubah. Bagi bangsa tertindas sesudah berabad-abab berada dalam penjajahan, akhirnya mampu menyerap kecerdasan, pengetahuan dan ketrampilan yang dulu hanya dimiliki bangsa kulit putih. Cpat atau lambat, masa keemasan tanah-tanah jajahan akan berakhir. Bgaimana pun bodoh, terbelakang, termiskin, tertinggal dan primitifnya suatu bangsa, mereka akan tumbuh, berkembang dan memiliki naluri mempertahankan hidup”. Sebagaimana Firman Tuhan menyatakan,” Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan Kamu, ketika Kamu dipanggil: menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang.

Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusiapunyang memegahkan diri di hadapan Allah” (Korintus 1:26-29).

Pdt. Dr. Marthen Luther king Jr, seorang Pendeta Bapti tampil dan berjuang untuk membebaskan kulit hitam dari diskriminasi rasial di Amerika Serikat. Di India Mahadma Gandhi tetap melakukan puasa untuk melawan penindasan dan penjajahan. Ketika seluruh dunia berpacu meningkatkan pertahanan dengan senjata, Gandhi justru kembali menggumuli perlawanan tanpa senjata, tanpa peperangan. Mahadma Gandhi, seorang beragama Budha yang mendapat inspirasi adari ajaran Yesus Kristus dan jadikan kuasa Injil sebagai pedoman dan pandangan hidupNya dan berjuang secara damai membebaskan India dari Kolonialisme dan penindasan kulit putih di India. Nelson Mandela yang di penjarakan selama 25 tahun menyuarakan kebebasan , keadilan, perdamaian dan hak asasi manusia dan membebaskan Afrika Selatan dri penindasan raialis dari kulit putih. Ini semua terinspirasi karena Injil Kristus. (FP/KM)

Sumber : BUKU PEMUSNAHAN ETNIS MELANESIA: MEMECAH KEBISUAN SEJARAH KEKERASAN DI PAPUA BARAT

(Bab. I, Hal: 36-38)

Foto: Dok. Prib, Manu T/KM

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com – Berbicara permasalahan di Papua perlu kita melirik Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai mana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua menjadi UU dan selanjutnya disebut Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Pemberitaan media daerah akhir-akhir ini telah terjadi polemik isu perbincangan kalangan elit- elit lokal Papua dan elit-elit Papua di pusat, akan ada suatu pemekaraan DOB 'Daerah Otonomi Baru.'

Sebagaimana kita ketahui dalam perkembangan kehidupan bernegara Orang Asli Papua (OAP) bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKIR) terjadi beberapa peristiwa panting diantaranya;

Dua Kali mendapatkan Otonomi Khusus, yaitu; Pertama: Otonomi Daerah tahun 1970 dan kedua Otonomi Khusus tahun 2001. Kedua, massa otonomi tersebut manghasilkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang sangat berbeda.

Masa otonomi pertama bersifat otoriter sehinga orang asli Papua tidak mendapatkan kesempatan untuk mengaktualisasikan keinginannya secara terbuka secara publik.

Sebaliknya pada masa Otonomi Khusus yang kedua bersifat demokratis, sehingga Orang Asli Papua (OAP) secara terbuka dan bebas mengaktualisasikan keingginaannya secara jelas dan pasti terhadap publik baik di dalam dan luar negeri.

Empat masalah utama yang diteliti oleh Lembaga LIPI tahun 2008 yaitu: Pertama, masalah marjinalisa dan efek diskriminasi terhadap orang asli Papua akibat pembangunaan ekonomi, konflik politik dan migrasi masal ke Papua sejak tahun 1970. Kedua: Kegagalan pembangunaan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketiga: adanya kontradiksi sejarah dan kontradiksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Keempat: pertagung jawaban negara terhadap masalah Orang Asli Papua (OAP) dimasa lalu dalam dalam konteks politik ekonomi, sosial dan budaya orang. 

Keempat pertagung jawaban negara terhadap masalah Orang Asli Papua (OAP) dimasa lalu dalam dalam Konteks politik ekonomi, sosial dan budaya Orang Asli Papua (OAP) yang begitu parah selam ini disikapi oleh presiden Jokowi "memberi kesejahteraan" melalui pembangunaan infrastruktur dan percepatkan pemekaran kabupaten/kota. Provinsi untuk perpanjangan pembangunaan tersebut pertanyaan saya.

Perlakuan UU Otonomi Khusus Papua dan Papua barat yang menjadi ajang pemekaran wilayah otonomi di Papua sudah mampu menjadi lokomotif perubahan di Papua dalam hal pembangunaan, dari berbagaikajian penelitian provinsi termiskin di NKRI adalah Papua barat dan Papua nomor urut terahir dari susunan mengurus berarti kesimpulanya kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua barat belum optimal.

Apakah pemerintah ini lagi tuli dan buta sehingga mengadakan pemekaran DOB lagi, harusnya pemerintah mengadakan evaluasi dulu jangan karna sesama elit pusat dan elit daerah punya kepentingan maka terjadilah pemekaran DOP (Daerah Otonom Baru).

Penulis adalah Mahasiswa Papua, Kuliah di Yogyakarta

Editor: Frans Pigai

Program Keluarga Berencana (KB) Memusnahkan Generasi Orang Asli Papua, Foto, dok, Ilst/KM

Oleh: Noak Yogi

Kontrakan MAhasiswa Putra/I Mamberamo Tengah. Foto, dok; Melky T/KM

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.COM – Dalam hal ini, kami selaku badan pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) Se-Jawa dan Bali, hendaknya kami dapat mempertanyakan terkait dana pemondokan (Kontrakan Mahasiswa) putri, yang mana sampai saat ini belum di realisasikan secara tuntas oleh pihak terkait yaitu, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Papua . 

Sedangkan dari sekian mahasiswa Se-Jawa dan Bali yang ada kuliah, sebagiannya sudah di penuhi pula keperluan dan kebutuhannya terkait dana pemondokan (Kontrakan Mahasiswa) putri oleh Pemda Mamberamo Tengah Papua.

Namun di sini sebagian dari mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) Se-Jawa dan Bali masih mempertanyakan dana kepada Pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Papua tak kunjung juga menjawab dan memenuhi kebutuhan mahasiswa yang ada secara penuh (tuntas). 

Dengan ini terkait pemondokan yang masih belum juga di penuhi secara tuntas atas mahasiswa Mamberamo Tengah Papua, oleh pemerintah Mamberamo Tengah Papua yakni, Pemondokan (Kontrakan Putri) Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) kota studi Bandung Jawa Barat, dan Pemondokan (kontrakan Putri) Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) kota studi Malang.

Dalam hal ini kami selaku badan pengurus (IKB-PMMTP) Se-Jawa dan Bali pada umumNya, dan pada khususNya kami pengurus (IKB-PMMTP) kota studi Bandung dan Malang, hendaknya dapat kami mempertanyakan terkait hal serupa (Pemondokan kontrakan), kepada yang terhormat Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Papua (Mamteng) yang ada.

Jalinan Komunikasi Antara Pengurus Mahasiawa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) dan Pemda Mamberamo Tengah Papua

Dengan ini, hasil dari pada jalinan miskomunikasi antara pengurus Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) kota studi Bandung Jawa Barat dan Malang bahwa, pertama hasil jalinan komunikasi dari bandan pengurus mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) kota studi bandung dengan devisi keuagan yang langsung menangani terkait dana Pemondokan (Kontrakan) itu sendiri yakni, “Pak Deni Sadai”, mengatakan bahwa terkait pemondokan kontrakan buat putri.

Jika adik-adik mahasiswa kalau ingin ganti kontrakan yang baru, saya akan kordinasikan lagi dengan Bupati dulu, karena perintah dari Bupati bahwa, jika ada mahasiswa yang ingin pindah dari kontrakan lama ke yang baru haruslah kordinasikan dengan saya dulu kata (Bupati).

Keterangan berikunya lagi yang di sampaikan oleh “Pak Deni Sadai” bahwa saya hanya bisa menjawab kontrakan putra/putri yang di perpanjang saja dari yang lama. Kalau ganti lagi yang baru saya tidak bisa, karena saya harus sampaikan terkait hal ini lagi ke Bupati sendiri. Namun keterangan yang di sampaikan oleh kepala dinas Pendidikan kabupaten.

Mamberamo Tengah Papua “Umar Pagawak” sendiri pada saat di temui oleh pengurus Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua Bandung pada 07, September, 2017 bertempat di Bandung (Jabar) bahwa, terkait dana pemondokan sudah bukan kami dari dinas pendidikan lagi yang menangani dan mengurusnya, kalau dulu iya , kami dari dinas Pendidikan yang mengurus hal tersebut. 

Namun untuk saat ini bukan kami lagi yang mengurusnya. Untuk saat ini semua kewenangan terkait hal ini sudah di berikan secara penuh pada devisi keuangan dan yang mengurusNya adalah “Pak Deni Sadai” dan Pak ‘’Deni Sadai” sendirilah yang harus pengurus sampaikan terkait hal ini, ungkap kepala dinas Kabupaten Mamberamo Tengah Papua “Umar Pagawak”.

Hasil miskominikasi dari pengurus Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) Kota Studi Malang pun demikian samanya, jawaban yang di berikan dan di sampaikan oleh pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Papua . 

Dalam hal ini bagian devisi keuangan yang mengimplementasikan terkait pemondokan (kontrakan) untuk putri, Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) Se-Jawa dan Bali pada umumNya dan pada khususnya kota studi Bandung dan Malang.

Penulis adalah Badan Pengurus Harian Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamberamo Tengah Papua (IKB-PMMTP) Se-Jawa dan Bali

Editor: Frans Pigai

Mahasiswa Papua Aifa, foto dok Prib, Fransiskus B/\KM

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com – Kamis, 28 September 2017 Bupati Kabupaten Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM mengatakan, terindikasi banyak kepala kampung di Kabupaten Maybrat memanfaatkan dana kampung tidak sesuai aturan.

Saya mendapat laporan dan pengaduan dari masyarakat bahwa ada kepala-kepala lampung yang menggunakan dana kampung atau yang diistilahkan dana Jokowi untuk membayar maskawin, denda masalah, pake untuk minum dan sebagainya.

Menurut Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim, MM kepada Radar Sorong melalui sambungan telepon seluler, kemarin (26/9). Padahal lanjut Sagrim, dana kampung (Dana Desa,red) Rp, 1 miliar .

Yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahun, harusnya diperuntukkan untuk membangun infrastruktur kampung yang memadai supaya cita-cita pemerintah mensejahterakan rakyat bisa terwujud. 

Orang di Maybrat mandi uang karena hampir di setiap kampung itu hanya 15-20 KK. Bayangkan uang ratusan bahkan miliaran rupiah mengalir tiap tahun ke kampung, tapi tidak ada pembangunan yang nampak.

Pertanyaannya, uang miliaran rupiah selama ini lari kemana,” tukas Sagrim. Pihaknya lanjut Bupati Sagrim, telah menginstruksikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Maybrat, Korneles Kambu, S.Sos, MSi untuk membuat kotak pengaduan di tiga titik yakni di Ayamaru, Aitinyo dan Aifat.

Bagi masyarakat yang menemukan dugaan penyalahgunaan dana kampung bisa melaporkan dan laporan tersebut diverifikasi. Jika benar ada indikasi penyelewengan, maka akan direkomendasikan ke aparat penegak hukum (APH) untuk diproses hukum.

“Kalau temuan penyalahgunaan karena ketidaktahuan mungkin bisa dibina, kalau ada unsur kesengajaan maka direkomendasikan ke APH (Kejaksaan dan Kepolisian) turun proses, supaya ini menjadi pembelajaran bagi yang lain,” tegas Sagrim.

Terpisah, Kepala BPM Kabupaten Maybrat, Korneles Kambu, S.Sos, MSi mengatakan, setelah resmi ditunjuk dan mendapat nota dinas dari Bupati Drs. Bernard. (Muyepimo P/KM)

Penulis adalah Mahasiswa Papua Aifat, Kampus STIKOM Jayapura

Oleh, Soleman Itlay

Sambut HUT RI di Papua

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.COM--Tidak Main-Main. Pada tanggal 17 Agustus adalah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Sebelum memasuki bulan kemerdekaan sampai menjelang puncaknya, seantero nusantara Indonesia cukup membahana. Nuansa peringatan kemerdekaan mulai nampak dimana-mana. Itu bisa dilihat pada semua tempat. Mulai dari orang membuat status di jejaring sosial, liputan berita, essay, dan beragam kegiatan, seperti festival budaya, perlombaan  dan lain sebagainya.

Dalam rangka menyongsong momentum bersejarah ini, setiap daerah pasti punya nuansa yang berbeda-beda. Dalam artianlain, wilayah Indonesia bagian barat berbeda dengan bagian tengah dan timur. Dalam satu provinsi sekalipun, keadaan masing-masing kampung, distrik, kabupaten/kota dan provinsi tentu akan berbeda. Namun yang paling penting adalah bagaiman melihat sukacita dari setiap warga Negara yang ada di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, sukacita kemerdekaan yang dialami di Indonesia bagian tengah, barat dan timur sebagian sudah rasakan boleh dikatakan rata-rata sangat dan cukup guna merasakan bakal menikmatinya.

Jauh berbeda dengan tanah Papua, provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua provinsi ini dikenal dengan wilayah rawan konflik akibat perilaku manusia biasa yang sok berkuasa. Setiap kali hari besar pasti diawali dengan kekerasan dan diakhiri dengan kejahatan. Hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Paskah sekalipun dianggap tidak penting. Sehingga dengan tidak takut membolong kulit manusia bahkan hilangkan nafas dengan berani serta semaunya. Jangan heran kalau orang asli Papua tidak merasakan sukacita di bulan ini. Entalah kenapa? Mungkin karena beda ras.
 
Keadaan provinsi termiskin urutan satu dan dua ini sangat memprihatinkan. Orang Papua di bulan Agustus ini penuh dengan luka, darah, duka dan tangisan. Sudah tahu delapan adalah  bulan kemerdekaan Indonesia, tapi masih saja “ada” orang bertingkah seperti binatang liar. Sungguh, ini tentang tindakan brutal tidak manusiawi yang membuat jarak antara orang asli Papua dengan peringatan kemerdekaan Indonesia. Susah, dalam keadaan seperti ini merasakan sukacita. Semu ini ada kaitan erat dengan tima panas tapi ada yang bilang peluruh karet dan tindakan tidak terpuji tapi ada pula yang klaim bahwa yang dilakukan adalah tindakan yang sesuai prosedur hukum.

Semua itu, merupakan hakekat watak kebenaran yang selama ini berlaku dibawah matahari. Sungguh ini realitas negeri dimana tragedi Wamena, Wasior, Biak, Abepura, Merauke, Sanggeng, Paniai, Merauke, Sorong, Timika berdarah pernah mengakibatkan banyak orang korban. Antusias perayaan besar kali ini, tidak semata-mata dari sisi banyaknya umbul-umbul kain, panflet, spanduk dan baliho dengan kalimat selamat ”Dirgahayu RI ke 72” yang tidak seperti biasanya terpampang di sejumlah tempat. Tetapi kekerasan dan kejahatan akhir-akhir ini juga patut memberikan nuansa tersendiri pada usia Negara yang cukup tua sekali ini.

Kegiatan dan kondisi di Papua sangat unik bercampur luar biasa dan ada sisi lain yang  memaluhkan. Bayangkan, halaman gereja yang selama 71 tahun jarang dipasang kain warna putih merah, sekarang kelihatan mengelilingi pagar, bahkan sampai di dalam gereja maupun beberapa tempat yang mudah dilihat orang. Ukuran kecil sampai besar sangat jelas dan sampai sekarang masih ada. Tahun ini memang jauh berbeda dengan sebelumnya. Nuansanya pun bakal terlalu berlebihan. Khusunya gereja katolik keuskupan Jayapura. Dimana setelah memprovokasi umat melakukan aksi bela Ahok dan selamatkan Pancasila dan NKRI pada Senin, 15 Mei 2017. Belakangan ini, semakin hari nuansa gereja makin lain pula.

Aroma pewartaan kabar gembira dan kepentingan politica sangat dirasakan oleh setiap masyarakat (umat). Penunjukkan permaianan sistematis di Papua tidak main-main. Sangat kelihatan sekali. Boleh dikatakan, bahwa gerakan keindonesiaan di Papua memasuki tahun 2017 semakin luar biasa. Tentu ini “ada” hasil kerja keras semua pihak dari masing-masing organisasi kemasyarakatan yang ada di Papua, baik gereja, LSM, instansi Negara, terutama gereja dan lain sebagainya. Perjuangan atas nama Papua untuk Indonesia dewasa ini patut dijempol. Kepala suku musiman sampai gembala musia muncul seperti jamur di musim hujan. Lagu lama tapi luar biasa kalau baca tanpa kaca mata kebijaksanaan.

Kerja keras dengan strategi dari masing-masing penggerak di semua kabupaten/kota, mulai dari RT, kepala kampung, kadistrik, bupati, wali kota, gubernur, pangdam, kapolda, uskup dan semua pimpinan elemen masyarakat cukup membantu itu. Namun yang tidak boleh lupa bertanya adalah tentang perhiasan dalam rangka merayakan ingatan kemerdekaan Indonesia. Umbul-umbul segala macam ini lahir “dari, oleh dan atas” dasar “apa”. Apakah dari kesadaran atau oleh nasionalisme? Ataukah atas situasional semata? Siapa yang bisa menjawab ini? Pasrahkan pada nilai luhur kejujuran, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Semua dinamika sosial ini kelihatan di negeri yang dunia kenal, acap kali kaum pribuminya mencari pengakuan secara adil dan bermartabat. Oleh karena itu, untuk memastikan pertanyaan diatas agak sulit, karena situasi ini terjadi dimana bangsa yang pernah menyatakaan kemerdekaannya tetapi kemudian masih ditindas oleh bangsa lain saat ini. Mau bilang dari kesadaran nasionalisme juga tidak mungkin karena bau intervensi semua pemangku kepentingan terlalu kelewatan batas. Tidak bisa begitu. Butuh pihak ketiga tapi ini bukan soal mau lakukan “referemdum” atau seperti PEPERA 1969 yang cacat hukum. Kalau pun suruh buktikan, yang keluar pasti hasil produk tipu daya dan rekayasa terhadap nilai kesucian hidup umat manusia.

Hendak pastikan pijakan hiasan HUT RI diatas amat sulit. Bicara untuk mencari kejelasan tidak akan “ada” akhir yang baik. Karena perilaku tipu daya, suka memanipulasi dan membolakbalikan fakta masih lekat pada kekuasaan saat ini. Hanya orang-orang yang mau mencari pembenaran di dalam berkas sejarah kelam Indonesia dan Papua lah yang bisa menjawab dengan tulus dan iklas. Tanpa menyentuh jejak historis itu, orang akan menjawab di luar jangkauan kebijaksanaan yang diharapkan semua pihak. Karena watak kebiadaban dan moral yang lahir dari nilai-nilai keburukan masih utuh bersemayam di relung semua pemangku kepentingan belaka.
Karena itu, semua orang tidak bisa asal bicara tentang peringatan proklamasi ke 72 di Papua tahun ini. Karena perayaan kali ini bukan main-main. Tidak main-main. Baiknya kembali kepada masa lalu untuk bicara situasi hari ini yang tepat. Kenapa? Karena sejak Papua dipaksakan bergabung dengan Indonesia, perayaan kemerdekaan seperti ini pernah diadakan 72 kali. Namun tidak seperti tidak main-main hari ini. Semua orang bisa mereflesikan dengan baik. Karena sebelumnya tidak seluar biasa hari ini. Peringatan perayaan kemerdekaan Indonesia dulu tidak seramai kali ini. Rata-rata dibawah keramaian sekarang.

Sebelum memasuki Agustus, semua sekolah baik SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, istansi pemerintahan dan swasta sangat ramai menyanyikan lagu “Indonesia Raya” setiap hari senin dan hari-hari besar lain. Dalam kegiatan semianar dan lain sebagainya diawali dengan lagu nasional. Bahkan di RRI maupun media cetak maupun eletronik pun turut meyebarkan dan mewartakan kabar berbau keindonesiaan. Hal lain, bisa dilihat di setiap pemukiman warga, dimana pagar, tempok dan lainnya dicat dengan warna merah putih. Terkesan ada sesuatu yang membuat semua ini terjadi. Boleh katakan disebabkan oleh tekanan politik. Namun belum jelas karena banyak orang sibuk sana sini terkait pemilihan gubernur 2018 besok di Papua.

Papua merdeka, bisa pikir atau bilang salah satu bagian kondisi bulan Agustus di Papua saat ini. Tapi belum pasti. Orang akan bilang, tidak mungkin karena Papua merdeka tidak ada kaitan dengan umbul-umbul dan segala macam yang baru “ada”. Bagaimana pun klaim seperti itu akan dibenarkan. Bukan karena kebenaran tapi kebetulan tidak ada alasan alternatif. Kekuasaan pasti membenarkan semua yang salah. Kepentingan tentu akan menyangkal kebenaran. Keuangan mengendalikan apa yang hidup dan tidak bisa diperkosa. Akibatnya, semua dilakukan dengan sesuka hati dan semaunya diluar hakekat kebenaran.
   
Ditengah keramaian ini, orang Papua hanya bersuara lirik “Derita Tiada Akhir”, seperti orang yang menyanyikan lagu ciptaan almarhum Hengky M.S, mantan penyanyi group legendaries Black Brothers asal Papua di era 70-an. Barangkali bukan karena jual buah-buah pinang karena tidak menjual emas dari Tembagapura Timika dan minyak di Sorong, seperti kaka Edo Kondologit menyanyi untuk perubahan. Tetapi karena banyak honai, pagar, gapura, dan halaman kampung ditutupi rerumputan, seperti yang dinyanyikan Agus Halitopo dari group legendaries Nayak Group, anak didik dari almarhum J.B Wenas.

Kenapa orang Papua menyayikan lagu-lagu kesedihan diatas tanah leluhurnya? Pergi saja ke Deyai dan Timika. Tanya kepada kecil besar dan segala yang bersuara dan tidak bernafas. Tanya, ada apa di bulan Agustus ini? Orang Papua melirik nyanyian sedih, atas karena muak melihat semua perilaku sosial sekitar. “Segala sesuatu”, baik benda biotik dan abiotik yang “baru ada” sejak 1961 adalah busuk. Sungguh merasakan “segala sesuatu yang baru” penyebab dari nyanyian diatas. Orang kulit hitam dan keriting rambut, sungguh sadar tentang semua itu.  “Segala sesuatu yang baru” bukan untuk  “baik”, sebaliknya untuk membuat “buruk”.

Intinya “segala sesuatu yang baru ada” hanya untuk menyetarakan nasib dengan saudara yang sama persis DNA-nya, yaitu orang Aborigin di Australia. Dimana mereka, orang Aborigin sebagian besar punah dari atas negeri leluhurnya. Bisa juga “segala sesuatu yang  baru ada” di Papua guna menyetarakan dengan saudaranya sendiri. “Segala sesuatu yang baru” adalah neraka bagi orang Papua asli. “Segala sesuatu” itu menyangkut dengan barang yang ada di kios, tokoh, ruko, hutan, kota, sungai, pantai, jalan, nasi ikan, ayam, sapi, babi, esavator, sangkur, laras, mobil avansa, motor, senjata, pesawat, obat, hotel dlsb.
 Paling utama dari “segala sesuatu yang baru” adalah manusia.Semua dijadikan alat tinggal atur  startegi secara sistematis dan terstruktur. Semua masih berlaku. Tidak usah ambil jauh, dengan demikian peringatan kemerdekaan dari proses awal sampai akhir, sekarang dan nanti kelak tidak akan pernah merasakan sukacitanya. Bagaimana merasakan sukacita dari nuansa seperti hari ini? Kekuasaan menginjak-injak “segala sesuatu” yang sudah “ada” dari 50.000 tahun kala. “Segala sesuatu” yang “ada” dipandang biasa-biasa. Hari besar dianggap hari-hari kecil atau biasa. Mungkin karena modal tidak tahu membedakan itu bisa menjadi faktor juga, barangkali.

Salah satu akibatnya, biasa perlakukan orang Papua pada hari-hari besar persis seperti hewan dan binatang. Sehingga alih-alih pemburuh nafas, sulit membuat orang Papua merasakan sukacita kemerdekaan Indonesia diatas tanah Papua. Semua ini berbicara berdasarkan jejak historis watak, tindakan, kekerasan dan kejahatan termasuk goresan dukacita pada bulan ini. Pada tanggal 01 Agustus 2017, satuan Brimob Polda Papua menembak sekitar 8 orang warga sipil di kampung Oneibo, kabupaten Deyai. Satu orang korban atas nama Yulianus Pigay meninggal di rumah sakit umun daerah Nabire, akibat kena timah panas.

Sementara 7 orang lainnya mengalami luka tembak dan kritis yang cukup serius. Mereka itu adalah Delianus Pekei (30), Yohanes Pekei (35), Yunior Pakage (27), Melianus Dogopia (30), Yohanes Pakege, dan Deria Pakege. Sembilan hari kemudian, seorang nelayan bernama Theo Cakatem tewas ditembak oleh aparat TNI di Pelabuhan Nusantara Pomako, Timika. Penembakan ini terjadi tepat pada Rabu, 9 Agustus 2017, pukul 14.30 siang waktu Papua. Dikabarkan bahwa korban berusia 20 tahun. Dia terpaksa meninggalkan keluarga pada bulan Agustus ini. Peristiwa ini merupakan bagian dari satu rentetan sejarah orang Papua. Kereasan dan kejahatan adalah kebenaran perilaku Negara di tanah Papua.  Penembakan merupakan satu nuansa peringatan proklamasi Indonesia di tanah Papua pada tahun 2017.  

Penulis adalah anggota aktif Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Efrem Jayapura, Papua. 

Foto: Dok, Piet N. Y/KM

Jiwa Orang Papua Merebut Negerinya Sendiri, Ilustrasi/KM

Oleh: Maii Muyapa

Foto: Dok, Prib, Frans P.KM

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com – Beroperasinya perusahaan-perusahaan besar di Papua tetap mengambil peran atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Eksploitasi besar-besaran, kerusakan lingkungan dan penyerobotan hak adat terus berlangsung. Tuntutan masyarakat atas perlakuan tidak adil dijawab dengan kehadiran aparat keamanan dan operasi-operasi penumpasan separatisme.

Sementara itu, berlakunya otonomi khusus belum menjadikan kondisi hak asasi manusia lebih baik dari sebelumnya. Ketidaksiapan pemda dan campur tangan pusat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Sementara itu, dinamika politik local, praktik-praktik korupsi menjadikan Papua terus dalam keterpurukan. Sehingga berbagai bentuk hak ekonomi, sosial dan budaya terabaikan.

Penetrasi modal di Papua memberi warna bagi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Di antaranya kehadiran perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksploitasi sumber daya alam. Dua tahun sebelum Pepera dilaksanakan, Pemerintah Indonesia telah memberikan ijin kepada PT Freeport Indonesia untuk mengeksploitasi tembaga dan emas di Papua. Freeport mulai beroperasi di Papua di saat status Papua belum resmi bergabung dengan NKRI atas dasar kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia. 

Lokasi tambang Freeport sebenarnya merupakan tempat berburu dan hal-hal sakral lainnya bagi suku Amungme. Wilayah itu kemudian dijadikan kota perusahaan yang bernama Tembagapura. Sejak beroperasinya Freeport di wilayah itu, tujuh suku di sekitar areal tambang,[1] khususnya suku Amungme dan suku Kamoro, menjadi korban.

Aktivitas-aktivitas penebangan hutan tersebut sebagiandilakukan di wilayah hutan-hutan adat. Akibatnya menimbulkan konflik denganmasyarakat adat di sekitarnya. Terkadang, perusahaan-perusahaan yang memiliki ijin HPH kebanyakan tidak mengindahkan batas-batas wilayah HPH dengan hutan adat yangdikeramatkan dan tempat berburu. Selain itu, besaran ganti rugi sering lebih kecil dariyang diharapkan oleh masyarakat.[2] 

Kehadiran perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam Papua telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Baik itu berupa perampasan tanah, kehilangan akses ekonomi, kerusakan lingkungan maupun maupun pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat lainnya. 

Protes-protes masyarakat merupakan ancaman bagi keberlangsungan perusahaan-perusahaan di sana sehingga tenaga keamanan sangatdibutuhkan. Aparat keamanan dan perusahaan-perusahaan bersimbiosis untuk menghadapi perlawanan-perlawanan masyarakat Papua. Pos-pos pengamanan didirikan berdampingan dengan perusahaan. Bahkan, Perusahan-perusahaan besar di Papua menyediakan danakhusus untuk operasi-operasi pengamanan. Sementara itu, pos-pos militer dan polisisengaja ditempatkan lokasi konsesi, dan warga yang membuat ulah dituding sebagai separatis.[3] Gangguan keamanan melegitimasi penempatan-penempatan sejumlah pasukan di areal-areal eksploitasi.

Oleh karena iu, akibatnya, kekerasan-kekerasan di Papua terjadi pula atas dukungan perusahaan-perusahaan besar di Papua. Protes-protes masyarakat terhadap perlakukan perusahaan dihadapi dengan operasi militer, bahkan protes masyarakat dianggap sebagai bagian dari gerakan separatisme. Sehingga kekerasan, intimidasi, penculikan, pembunuhan danbentuk- bentuk pelanggaran hak asasi manusia kerap dialami bagi mereka yang menuntut keadilan kepada perusahaan.

*) Penulis adalah Mahasiswa Papua

Sumber;

[1] Ketujuh suku itu adalah Amungme, Kamoro, Nduga, Ekari/Mee, Lani, Damal, dan Moni.

[2] Lihat: Laporan ICG Asia, hlm 17

[3] Lihat: Ibid hlm 17

Foto saat Mahasiswa/I asal DITOME menyikapi pernyataan sikap Peduli Pendidikan di Jawa Barat, (Foto: Dok, Mahasiswa DITOME/KM)

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.Com – Gerakan Peduli pendidikan Dipa, Topo dan Menou (DITOME) adalah suatu gerakan yang sengaja dibuat untuk mengekspresikan aspirasi peduli pendidikan di tiga daerah. 

Melalui Organisasi Ditome ini menyikapi persoalan asrama yang di bangun PEMDA Nabire untuk "Ditome" tepatnya di Kalibobo.

Dalam organisasi DITOME kami memedulikan pendidikan di daerah kami karena menurut kami, pendidikan sangatlah penting untuk generasi yang akan datang. Kami menganggap pendididkan itu sangat vital dalam proses pembangunan suatu bangsa, negara dan daerah untuk tunas generasi kedepan demi kelancaran kokohnya suatu daerah.

Mengingat ulasan diatas, kami sangat mengapresiasi atas merespon kebutuhan dan keluhan masyarakat Dipa, Topo dan Menou "DITOME" yang mana telah membangun sebuah asrama oleh PEMDA Nabire, karena kami menganggap asrama ini adalah wadah untuk menciptakan generasi masa depan.

Namun, yang menjadi kekesalan bagi kami mahasiswa peduli pendidikan Dipa ,Topo dan Menou kepada PEMDA adalah sebagai berikut:

Kami mahasiswa/i "Dipa, Topo dan Menou" menyikapi bahwa, masalah asrama sudah dua kali membicarakan dalam proses negosiasi antara Dipa, Topo dan Menou. Individu yang mengklaim diri bahwa “asrama yang di bangun atas aspirasi saya,”ada yang mengklaim dengan mengatas namakan individu, akhirnya hampir terjadi konflik. Namum, pemerintah atau pun dinas terkait untuk menangani persoalan ini belum pada resolusi yang jelas . 

Lembaga yang bersangkutan dalam persoalan ini pun kelihatannya antipatik yakni POLRES Nabire karena dengan alasan ini kami mahasiswa/i menganggap di balik ini ada elit politik ataupun golongan tertentu yang sedang bermain untuk kepentingan menjadikan pribadi.

Kami selaku mahasiswa/i mempertanyakan kebijaksanaan keputusan yang memegang kekuasaan roda pemerintahan di Kabupaten Nabire dalam hal ini dinas pendidikan yang mana sudah merealisasikan proses pembangunan asrama Dipa, Topo dan Menou tetapi mana kekuasaan legalitas hukum dan pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalah yang di maksud? tanya Jhon Madai.

Kami mahasiswa/i dari DITOME mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Nabire, dalam hal ini dinas terkait supaya segera selesaikan masalah internal yang terjadi antara dua kubuh tersebut. Bagimana pun caranya proses melalui hukum ataupun secara adat atau kekeluargaan harus selesai secepatnya.

Kami yang tergolong peduli pendidikan Dipa, Topo dan Menou kami bertekad yang bulat secara utuh untuk tetap akan mengikuti dan mengcros chek dalam proses penyelesaian masalah ini.

Jikalau belum ada penyelesaian permasalahan ini, maka kami mahasiswa/i mengambil sikap untuk proses penyelesaiannya akan tempuh melalui Hukum dalam artian kami mahasiswa/i akan mencari beberapa konsultan ataupun LBH (lembaga Bantuan Hukum) untuk proses penyelesaian secara hukum. 

Ada LBH yang siap mendukung dan membicarakan hal keadilan seperti ini. Artinya; ada banyak LBH jayapura yang gratis untuk mendukung dalam proses penyelesaian. semoga ini dipertimbangkan buat kenyamanan kita bersama. (Muyepimo/KM)

* Penulis adalah Jhon Madai, Kuliah di Bandung