Satu-satunya "kejahatan" yang dilakukan oleh 4 siswa tersebut adalah untuk damai mengekspresikan dukungan mereka untuk Gerakan United Liberation untuk Papua Barat, secara hukum terdaftar dan diakui secara internasional tubuh dengan Status Pengamat Keanggotaan dalam MSG. Sebagai pemerintah Indonesia dengan bangga membanggakan status "Asosiasi Anggota" di MSG, itu adalah kewajiban mereka untuk menghormati ULMWP sebagai organisasi yang sah dan tidak memenjarakan orang hanya untuk mendukung itu. Ketika Indonesia memegang status Observer Anggota di MSG, tidak ada bahkan orang Indonesia pun yang ditangkap oleh negara Melanesia jadi mengapa kita orang Papua Barat terus ditangkap dalam ribuan kami hanya untuk mendukung ULMWP?

Gagasan bahwa siswa harus diberikan hukuman seumur hidup di penjara atas tuduhan "makar" tidak hanya konyol, hal ini sangat menghina sangat prinsip-prinsip MSG. Kasus ini sangat mirip dengan penangkapan yang tidak sah dari Steven Itlay yang ditangkap pada tanggal 5 April 2016 di mendukung publik keanggotaan penuh MSG ULMWP ini, dan yang tetap di balik jeruji penjara Indonesia untuk hari ini. Dia dan semua tahanan politik di Papua Barat harus segera dibebaskan. Ini bukan kejahatan untuk damai mengekspresikan pandangan politik.

The Indonesian Widodo Presiden Joko dan pemerintahnya berusaha sangat keras untuk menerapkan "diplomasi ekonomi" dan meyakinkan MSG bahwa mereka mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, sementara pada saat yang sama mereka secara aktif berusaha lagi untuk menghancurkan hak-hak yang sangat di Papua Barat . Kami, rakyat Papua Barat tahu bahwa sementara mungkin ada demokrasi untuk Indonesia, tidak ada demokrasi atau hak asasi manusia bagi rakyat Papua Barat, dari tahun 1969 hingga saat ini. Bahkan, hanya Oktober lalu Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Ras memprakarsai peringatan dini dan prosedur tindakan mendesak mengenai situasi hak asasi manusia di Papua Barat.

Hanya beberapa minggu yang lalu, Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) memperkirakan bahwa sebanyak 8.000 orang Papua Barat ditangkap hanya untuk ekspresi politik damai, ini lebih dari peningkatan 600% pada jumlah total penangkapan tahun lalu. 

Dari Presiden ke Presiden, jumlah pelanggaran hak asasi manusia, termasuk melanggar hukum penjara, penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan hanya meningkat bagi rakyat Papua Barat, tanpa meninggalkan ruang untuk berekspresi tetapi hanya cukup ruang untuk brutal.

Sekali lagi, atas nama Gerakan United Liberation untuk Papua Barat (ULMWP) yang mewakili rakyat Papua Barat, saya menuntut agar pemerintah Indonesia segera membebaskan Hiskia Meage, William Wim, Emanuel Ukago dan Panus Hesegem bersama dengan semua tahanan politik Papua Barat .

Kami akan terus kampanye sampai kita bisa bebas menggunakan hak dasar kita untuk menentukan nasib sendiri dalam internasional pengawasan Vote (Referendum) di Independence.

Pewarta: Benny Wenda

Pemimpin Kemerdekaan Papua Barat 

Juru Bicara Gerakan United Liberation untuk Papua Barat

Sumber: www.bennywenda.org

Editor: Frans Pigai

Artikel, (Timika/KM). Menanggapi isu lokal yang sedang beredar di media online maupun media cetak serta beredar kepada warga sipil di Timika bahwa KNPB Timika akan gelar aksi pada tanggal, 30 Juli 2016 adalah isu yang tidak benar yang bermain dibalik otak TNI, POLRI, BIN, BAHIS, INTELIJEN, INFORMEN di Mimika.

Pemerintah daerah, TNI/POLRI maupun seluruh warga Papua yang berada di bumi amungsa mimika harus mengetahui bahwa, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Timika tidak ada agenda aksi long march pada tanggal, 30 Juli 2016.

Agenda perjuangan rakyat bangsa Papua kini sudah jelas baik ditingkat region maupun nasional dan KNPB adalah organisasi milik rakyat sipil dan kerja mengikuti sistem komando bukan nau-nau seperti aturan NKRI sekarang lain besok lain untuk itu, kepada keamanan Negara Indonesia TNI/POLRI sudah salah menciptakan isu yang tidak benar di wilayah Timika dan telah kalian telah menipu pemerintah daerah, bahkan sampai melaporkan bahasa-bahasa yang mencampur garam kepada pemerintah daerah maupun seluruh komponen yang dimiliki oleh masyarakat maka, segera stop. Sebab, kerja TNI/POLRI sudah jelas nyata dan kalian tidak bisa menjebak kegiatan atau agenda politik rakyat Papua ke dalam sistem NKRI.

Membangun isu ini karena melihat beberapa hari berjalan ini, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) serta seluruh rakyat bangsa papua bergerak dengan kompak untuk mempersiapkan persiapan melakukan ibadah atau doa makan bersama dalam rangka menyambut hasil keputusan MSG yang akan di umumkan di Vanuatu terkait keanggotaan ULMWP di MSG pada bulan September mendatang sehingga, kaki tangan Indonesia bersama TNI/POLRI tidak senang dengan kegiatan tersebut sehingga, membagun isu yang tidak benar di bumi Amungsa Timika.

Untuk menanggapi isu ini Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Timika, menegaskan kepada pemerintah daerah maupun TNI/POLRI serta seluruh warga Papua maupun non-Papua di Timika bahwa: 

1. Aktor isu ini adalah jelas jelas di balik otak TNI/POLRI Serta kaki tangannya mereka dan hal ini sengaja menciptakan untuk mempengaruhi pemerintah daerah tujuannya mengkelabuhi peran suku yang sedang berlangsung di Timika karena aktornya TNI/POLRI sebab, dalam peran suku TNI/POLRI menjadi wasit sehingga warga Papua telah melaporkan hal ini kepada pemerintah daerah sehingga, TNI/POLRI tidak senang konflik peran suku ini stop maka, sengaja membangun isu ini untuk menjadi alasan bagi mereka.

2. TNI/POLRI menarik perhatian kepada pemerintah daerah agar aksi demontrasi menyampaikan di muka umum tidak boleh ada lagi di wilayah Timika.

3. Kepolisian mimika mencari jalan keluar Sebab, aktivis yang dapat tangkap tidak menjamin barang bukti dan BHPnya tidak seimbang dengan pasal makar sehingga, Kepolisian Mimika mempengaruhi pemerintah daerah dengan cara membangun isu ini agar tidak disoroti dari pemerintah daerah.

4. Kami meminta kepada pemerintah daerah agar mohon menganalisa dan mengerti semua isu atau laporan yang akan melaporkan dari pihak manapun sebab, sekarang zaman baku tipu menipu. Upaya-upaya yang di lakukan oleh TNI/POLRI mulai sekarang stop rakyat bangsa Papua sedang mengikut permainan TNI/POLRI di Mimika.

Demikian tanggapan isu yang beredar saat ini di Timika. (Mateus A Tekege/KM)

Editor: Frans Pigai