New York, KABARMAPEGAA.com - West Papua Liberation Organization (WPLO)  sedang Loby organisasi tingkat Internasional  didalam Markas Besar PBB  di New York, Amerika Serikat. Kami teruskan lobby ke Negara-negara anggota (PBB) , agar ada dukungan terhadap perjuangan Papua Barat menuju pembebasan melalui Decolonization, dan sekarag ini langkah pertama New Zealand sudah mendukung , kata  General  (WPLO) Mr John Anari,  pada awak media ini Senin  (22/05/17 pagi ini. 

John Anari Selaku General West Papua Liberation Oraganization (WPLO)  juga, mengirimkan sebuah penjelasan singkat kepada media ini bawah, ” Di awal pertemuan ini, Dubes New Zealand Mr Philip Taula menjelaskan bahwa New Zealand mendukung integritas Indonesia kecuali masalah Hak Asasi Manusia (HAM) karena tindakan Indonesia  dilakukan terhadap West Papua tidak memanusiawi. 

Kata Anari,  akar pokok penyebab pelanggaran HAM di West Papua yaitu pelanggaran piagama PBB Pasal 73e dan Resolusi PBB No. 44/V oleh PBB, America and Indonesia. Setelah itu beliau begitu terkejut ketika mendengar penjelasan akar pokok penyebeb konflik di Papua, sehingga beliau menyatakan bahwa mereka baru paham tentang tugas PBB yang sengaja dilupakan karena kepentingan Businessman America.”Jelanya.

"Dan harapan kami akan berkonsultasi dengan pemerintah mereka untuk mengubah arah politik luar negeri  New Zealand, supaya bisa nantang di PBB dengan tegas berdasarkan dengan alasan itu,”Tambahnya. 

Jhon, menambahkan juga, yang punya dokumen  rahasia gedung putih penipuan terhadap orang Papua ada di tangan saya (WPLO), dengan harapan itu kami siap lobby Negara-negara Anggota PBB sebelum sidang umum PBB bulan September akan mendatang ini," Tutupnya. 

Kemudian WPLO atau yang dalam bahasa Indonesia-nya, Organisasi Pembebasan Papua Barat (OPPB) adalah Organisasi yang bertujuan Mempromosi Hak Bangsa Papua Barat Untuk Menentukan Nasibnya Sendiri berdasarkan pasal 3 dari Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Asasi Masyarakat Pribumi melalui Resolusi Majelis Umum PBB nomor: A/Res/61/295 pada Sidang ke-61 Tanggal 13 September 2007 serta Kovenan International tentang Hak-hak Sipil & Politik Pasal 1.

Pada tahun 2016 ini, WPLO mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya melalui forum yang disebut United Nation Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII). UNPFII adalah badan koordinasi pusat PBB untuk hal-hal yang berkaitan dengan keprihatinan dan hak-hak masyarakat pribumi di dunia. Pada kesempatan itu, John Anari selaku pimpinan WPLO telah menyampaikan aspirasi masyarakat Papua.  

Liputor:  Mesak. Kedepa/KM

WELLINGTON, KABARMAPEGAA.COM--Papua Barat adalah bagian barat New Guinea, yang dimasukkan ke Indonesia pada tahun 1969 dan telah dibatasi sejak saat itu. Hal ini disampaikan Juru bicara internasional untuk United Liberation Movement for West Papua adalah Benny Wenda kepada Wartawan Radio New Zealand, Rabu, (10/05/2017) belum lama ini. 

Pekan lalu, dia berada di Selandia Baru melobi anggota parlemen untuk mendukung seruan internasional untuk mengembalikan Papua Barat dalam agenda Komite Dekolonisasi PBB.

Sebelas anggota parlemen dari empat partai politik menandatangani deklarasi tersebut, yang menyerukan pemungutan suara penentuan nasib sendiri yang diawasi secara internasional di Papua Barat.

Kisah Wenda sendiri menangkap sesuatu dari tragedi tanah airnya.

Saat ia masih anak-anak, dia mengatakan bahwa dia melihat tanpa daya saat militer Indonesia memperkosa dua bibinya yang remaja dan memukul ibunya yang mencoba melindungi anak-anak perempuan tersebut.

"Saya tidak tahu harus berbuat apa - menangis untuk ibu saya  dan menangis untuk bibi saya, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, Sebagai anak muda, saya tidak dapat melakukan apapun." Ujarnya kepada RNZ.

Dengarkan juga durasi wawancara penuh Benny Wenda di sini Benny Wenda: Papua Barat

Wenda mengatakan bahwa dia adalah pemimpin Papua pertama yang melepaskan diri dari kehidupan Indonesia - dia melarikan diri pada tahun 2003 dan sekarang tinggal di pengasingan di Inggris.

Sementara pemerintah Indonesia saat ini mengaku terbuka terhadap otonomi lebih bagi orang Papua Barat, situasi bagi masyarakat di sana memburuk, kata Wenda.

"Media asing benar-benar dilarang, Amnesty dilarang, penyelamatan dilarang, semua lembaga bantuan internasional dilarang, jadi karena itulah Indonesia lolos dengan impunitas. Indonesia tidak ingin masyarakat internasional mengetahui apa yang sedang terjadi."

Pembunuhan berlanjut, pemenjaraan, pemerkosaan, penyiksaan, diskriminasi, berlanjut hingga hari ini. Dan setiap orang Papua Barat dapat menceritakan kisah mereka sendiri, setiap suku, setiap suku.

"Saya tidak ingin melihat generasi penerus  yang menghadapi situasi ini, saya ingin mengakhirinya," imbuhnya.

Kata Wenda,Wilayah Papua Barat kaya akan emas, minyak, gas dan tembaga, dan Indonesia tergantung pada pendapatan dari sumber daya alam ini.

"Mereka tidak terlalu peduli dengan bangsaku, mereka tidak terlalu peduli dengan hutan, pegunungan, lingkungan kita - mereka peduli bagaimana mereka dapat mengeluarkan sumber daya kita dari luar negeri, dari Papua Barat." Tutup Wenda. (Antara/RNZ/Manfred).

Admin.

JERMAN, KABARMAPEGAA.COM--Lagi-lagi Mahasiswa Papua Barat yang sedang menempuh pendidikan di Jerman menghadapi ancaman deportasi. Seperti tahun sebelumnya,Pemda sangat terlambat menindaklanjuti anggaran beasiswa untuk mahasiswa/i yang sedang kuliah di luar negeri.

Hal ini mengakibatkan sekitar  43 Mahasiswa/i Papua Barat yang sedang menempuh kuliah di beberapa kota di Jerman saat ini terancam dideportasi oleh Pemerintah Federal Jerman.  

Tunggakan-tunggakan keuangan seperti uang sewa rumah, asuransi kesehatan, biaya kuliah, dsb yang selama dua bulan terakhir belum dilunasi menjadi alasan utama ancaman deportasi ini. Pemberitahuan baik lisan maupun tertulis sudah disampaikan ke pihak Pemda dan KBRI Berlin tentang masalah yang sedang  terjadi.

Namun sampai saat ini mereka masih menunggu jawaban dan perkembangan dari pemerintah daerah Papua Barat. Pemerintah Jerman hanya memberikan toleransi hingga akhir bulan mei 2017 untuk melunasi semua tunggakan dan menunjukan bukti finansial akan dukungan dana selama studi disana.

Jika hal ini tidak segera di lakukan maka pada awal bulan juni 2017 sebagian mahasiswa/i Papua Barat penerima beasiswa yang sedang kuliah di Jerman terpaksa akan di pulangkan ke Indonesia. Seharusnya pemerintah Daerah Papua Barat bisa mempelajari hal ini dari pengalaman yag terjadi pada tahun lalu. Dengan demikian ancaman deportasi seperti ini tidak terjadi lagi untuk tahun ini dan seterusnya.

Masalah finansial yang dihadapi Mahasiswa/i Papua Barat saat ini berdampak pada kehidupan perkuliahan disana.

Ketua Perhimpunan Mahasiswa Papua di Jerman, Franklyn Mansa berharap agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti masalah ini hingga mereka tidak harus dideportasi dari Jerman hanya karena masalah keuangan.

“Tahun lalu kami mengalami masalah serupa. Seharusnya pemerintah daerah Papua Barat dapat mempelajari kasus yang terjadi pada kami tahun lalu dan mengupayakan agar tidak terulang lagi pada tahun ini. Tetapi pada kenyataannya bahkan sampai bulan ini belum ada pengiriman dana beasiswa kepada kami,” tulis dalam pesan eletronik yang diterima media ini, Selasa, (16/05/2017).

 Ancaman Deportasi ini langsung kami terima dari Ausländerbehörde (Kantor Imigrasi Jerman) via telepon dan surat tertulis. Hal ini membuat kami merasa tertekan dan stress dalam proses belajar di kampus.

“Belum lagi surat-surat tagihan dan peringatan  yang terus datang dari pihak-pihak bersangkutan. Kami juga sudah melaporkan keadaan ini pada KBRI Berlin. Kami berharap Pemerintah daerah Papua Barat bisa dengan cepat menanggapi hal ini.”  Ujar Ketua PMP di Jerman.

 Saat ini mahasiswa/i Papua Barat di Jerman hanya bisa pasrah dan menunggu respon positif dari pemerintah daerah Papua  Barat.

Pewarta: Manfred Kudiai

JENEWA, KABARMAPEGAA.COM--Akhir-akhir ini masalah Papua menjadi perhatian masyarakat lokal, nasional dan internasional, bukan hanya karena Indonesia gagal membangun orang Papua melalui Otsus, tetapi juga karena sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/PORLI atas nama negara dan masih berulang kali terjadi di bumi Cendrawasih ini. Berbagai kasus kekerasan kemanusiaan yang belum diungkap. Yang sudah diungkap saja, diselesaikan dalam ketidakadilan hukum. Martabat dan harga diri orang Papua direndahkan oleh hukum Indonesia yang diskriminatif. Indonesia gagal membangun orang Papua.

Hal ini dibuktikan bahwa Kondisi pelanggaran HAM yang terus meningkat secara signifikan di Tanah Papua. Dengan adanya isu tersebut, akhirnya empat Negara buka mata membahasa Isu Papua di di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Sidang Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review - UPR) pada hari Rabu (03/05) di Jenewa belum lama ini.

Delegasi dari 103 negara secara berturut-turut mengomentari laporan HAM yang disiapkan oleh Indonesia, negara yang kali ini mendapat giliran untuk mendapat peninjauan.

Seperti yang dilansir, Sutuharpan.com, edisi, Rabu (03/05), Berbagai tanggapan muncul terhadap laporan HAM di Indonesia yang disiapkan oleh delegasi RI yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly.

“Isu penindasan aktivis dan wartawan di Papua merupakan salah satu yang mendapat sorotan dan kritik dari berbagai delegasi, disamping isu lain yang dominan, yaitu meningkatnya intoleransi beragama serta seruan untuk menghentikan hukuman mati terhadap penjahat narkoba,” tulis satuharapan.com.

Dijelaskan bahwa, berdasarkan catatan dokumen yang ada di laman UPR Info, setidaknya ada tujuh negara yang secara eksplisit menyebut Papua dalam rekomendasi yang mereka sampaikan. Negara-negara itu adalah Jerman, Prancis, Kanada, Meksiko, Selandia Baru, Korea Selatan dan Jepang.

Jerman dalam rekomendasinya menyoroti pelanggaran HAM di Papua dalam kaitan penegakan hukum terhadap pejabat yang bertanggung jawab.

"Jalankan prosedur yang akuntabel terhadap semua jajaran yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM di provinsi-provinsi Papua," demikian rekomendasi dari delegasi Jerman, tulis

satuharapan.com

Selain itu Jerman juga merekomendasikan agar RI memberikan akses kepada delegasi ICRC ke provinsi-provinsi di Papua agar mereka dapat memenuhi mandat mereka.

Sementara itu Prancis dalam rekomendasinya meminta agar RI melaksanakan investigasi independen terhadap kekerasan yang terjadi atas para pembela HAM dan membawa pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan serta menjamin kebebasan berekspresi.

Prancis juga menekankan perlunya kebebasan akses pers maupun masyarakat sipil ke Papua.

Selanjutnya, Prancis mendesak Indonesia membebaskan jurnalis untuk melakukan liputan ke Papua.

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan UPR untuk setiap negara anggota setiap lima tahun, dan memberi kesempatan kepada negara lain untuk menganalisis kemajuan HAM di negara itu dan menyoroti masalah yang ada. Indonesia mendapat giliran pada sesi 27 pada sidang Dewan HAM PBB pada 3 Mei.

Selain negara-negara yang sudah disebutkan di atas, Korea Selatan juga menyebut Papua secara eksplisit dalam rekomendasinya. Negara ini  merekomendasikan peningkatan perlindungan kepada pembela HAM dalam upaya mereka meningkatkan kondisi HAM kelompok etnis dan agama di wilayah tertentu, termasuk di Papua.

Ada pun Meksiko merekomendasikan Pelapor Khusus PBB mengunjungi Indonesia khususnya Pelapor Khusus PBB tentang penghilangan paksa, Pelapor Khusus mengenai isu-isu minoritas, Pelapor Khusus mengenai hak atas makanan, dan Pelapor Khusus mengenai hak-hak masyarakat adat.

Secara khusus, Meksiko meminta agar para Pelapor Khusus tersebut mengunjungi Papua.

Hal senada disuarakan oleh Kanada. Negara ini meminta agar Indonesia mengambil langkah, terutama di Papua, untuk meningkatkan perlindungan bagi pembela HAM dalam melawan stigmatisasi, intimidasi dan serangan.

Indonesia juga diharapkan mengambil langkah untuk menjamin penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan demonstrasi damai, termasuk melalui peninjauan terhadap peraturan yang dapat digunakan untuk membatasi ekspresi politik, khususnya pasal 106 dan 110 dari KUHP.

Di bagian lain rekomendasinya Kanada meminta agar Indonesia membebaskan mereka yang ditahan semata-mata untuk kegiatan politik yang damai.

Sementara itu, Selandia Baru memberikan rekomendasi yang lebih lunak. Negara ini merekomendasikan agar Indonesia melaksanakan pelatihan yang komprehensif tentang HAM kepada aparat militer dan kepolisian, termasuk mereka yang bekerja di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Selanjutnya, Jepang dalam rekomendasinya meminta RI segera menghentikan pelanggaran HAM oleh aparat militer dan kepolisian di Papua serta menghentikan impunitas terhadap pelanggaran HAM yang berlaku di Papua.

Selain tujuh negara yang sudah disebutkan, sejumlah negara juga memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan situasi HAM di Papua, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit.

Australia merekomendasikan agar Indonesia meningkatkan transparansi HAM dengan memberikan akses media lokal maupu internasional, meningkatkan hubungan dengan Kantor Komisioner HAM PBB, Palang Merah Dunia dan organisasi internasional yang relevan.

Selain itu Australia juga meminta Indonesia mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia diselidiki dan mereka yang dianggap bertanggung jawab dituntut dengan cara yang adil.

"Memastikan investigasi cepat, komprehensif, dan efektif atas tuduhan pelanggaran HAM yang kredibel oleh anggota pasukan keamanan...," demikian rekomendasi Australia.

Ada pun Austria merekomendasikan langkah-langkah efektif lebih lanjut untuk mengakhiri impunitas dalam kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan setelah melakukan dialog selama 3,5 jam dengan delegasi dari 103 negara, tertangkap pesan kuat bahwa para delegasi mengapresiasi berbagai kemajuan serta upaya dan komitmen Indonesia dalam mengatasi tantangan di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.

Namun, intelektual muda dan aktivis HAM Papua, Markus Haluk, menilai sebaliknya. Ia berpendapat, laporan HAM delegasi RI di Dewan HAM PBB tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Karena itu, lanjut dia, rakyat Papua menolak 'pembohongan' pemerintah RI dalam UPR dan menuntut pemerintah memnerikan hak penentuan nasib sendiri. (Satuharapan.com/Admin)

JAYAPURA,KABARMAPEGAA.COM--Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Rot Swartbol mengunjungi Gedung DPR Papua, Senin (3/4/2017). Kehadiran Rot di Parlemen Papua diterima Wakil Ketua II, Ferinando A.Y. Tinal bersama beberapa legislator Papua di antaranya, Laurenzus Kadepa, Elvis Tabuni, Mathea Mamoyaow, Orwan Tolli Wone, Deerd Tabuni, Syamsunar Rasyid, Emus Gwijangge, Tan Wie Long, Sinut Busup, Ignasius W Mimin, Natan Pahabol dan Yakoba Lokbere.

Hal ini disampaikan oleh, Legislator Papua, Legislator Papua Laurenzus Kadepa, Anggota DPRP Komisi I yang membidangi Politik, Hukum, dan HAM saat dihubungi media ini, Selasa, (04/04/17) via Fb.

Dikabarkan, Kedatangan Rot ke Papua merupakan kunjungan rutin. Tujuannya memantau program dan bantuan yang diberikan Pemerintah Belanda dalam pengembangan ekonomi, penguatan hak-hak wanita, air bersih dan di bidang pertanian.

Baca juga: Ini Yang Disampaikan Dubes Kerajaan Belanda-Jakarta Saat Mengunjugi Kantor DPRP Papua

Menanggapi berbagai penyampaian anggota dewan, Rot mendengar dan mencatat.

“Beliau mendengarkan berbagai masukan. Tapi beliau tidak bisa memberikan keputusan. Anggota dewan juga meminta, ke depan, dewan diberitahukan ketika ada bantuan ke Papua, terutama ke daerah-daerah agar bisa diawasi,” ujar Kadepa

Liputor: Manfred/KM

JAYAPURA,KABARMAPEGAA.COM--Hari ini, Senin, (03/04/17) Kedutaan Besar Kerajaan Belanda-Jakarta, Drs. Rob Swartbol sudah berkunjung di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Jl. DR. Sam Ratulangi No. 2 Jayapura, Kota Jayapura, Papua.

Dalam kunjungan tersebut, Rob Swartbol  mengaku ada tiga hal yang ingin ia menyampaikan shingga dirinya datang ke Papua, yakni: Pertama, ingin melihat sejauh mana jalannya prosess hukum demokrasi dan juga pelaksanaan Pilkada Serentak yang telah berlangsung.

Selain itu juga yang kedua Pemerintah Kerajaan Belanda mempunyai proyek pelatihan polisi masyarakat (Comunity policing training) dan juga manajemen air serta pertumbuhan tanaman sayur – sayuran dan juga berbagai isu lainnya. Dan, ketiga pemerintah Kerajaan Belanda ingin melihat hal ini apakah bisa membantu melakukan sesuatu.

Sementara itu, sisi  lainnya, Pemerintah Belanda juga ingin berbagi pengalaman mereka yang kiranya dapat berbuat sesuatu hal yang positif bagi provinsi tertimur Indonesia ini.

“Negaranya selalu memantau lewat perkembangan di media dan juga parlemen di Indonesia termasuk juga mengenai Papua. Kami sangat merespon dengan kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia atas Papua. Ini sangat positif pendekatan yang dilakukan oleh pusat. Dimana Presiden Jokowi selalu meluangkan waktunya beberapa kali datang kesini,” kata Dubes Rob di depan beberap anggota Legislatif Papua .

Katanya, lagi Papua saat ini sedang membangun dari masa yang sulit menuju ke arah yang lebih baik.

“Kami selalu mensupport Papua bersama Pemerintah Indonesia untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi,”  tandas Dubes Rob.

Selain mengunjungi DPR Papua Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol dan rombongan juga bertemu dengan Sekertaris Daerah provinsi Papua dan beberapa yayasan kemitraan di Papua.

Atas kunjungan tersebut, , Legislator Papua Laurenzus Kadepa, Anggota DPRP Komisi I yang membidangi Politik, Hukum, dan HAM ini menyampaikan terima kasih kepada Drs. Rob Swarbol, Dube Kerajaan Belanda-Indonesia.

“Terima kasih Drs.Rob Swartbol, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Jakarta yang sudah berkunjung di kantor DPR Papua, pada hari ini,” ujar kadepa kepada media ini.

Liputor: Manfred/KM