Dogiyai, KABAR MAPEGAA.com – Legislator Dogiyai, mempertanyakan gedung pembangunan laboratorium Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Modio, Mapia Tengah yang hingga kini belum jelas pembangunnya.

Anggota Komisi C, DPRD Dogiyai, Marcelino Tekege, mengatakan,  perlu ada kejelasan pembangunan laboratrium SMP Negeri 2  yang hingga kini diduga telah alihkan pembangunannya ke distrik lain bukan di Mapia Tengah dengan anggarannya senilai Rp 517 juta  oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dogiyai.

"Pembangunan ini bukan sekedar dibangun tanpa memperhitungan anggaran,”Kata Tekege, Kepada kabarmapegaa.com, Rabu, (08/11/17) Melalui Via Telefon belum lama ini.

“Kami berharap, perlu dicek ulang dan direhabilitasi pembangun gedung Laboratorium,”tambahnya.

Pewarta    : Yanuarius Goo

Editor        : Alexander Gobai

Laurenzus Kadepa, Anggota Komisi 1 DPR Papua. Foto: Dok/KM

TIMIKA,KABARMAPEGAA.COM—   PT.Freeport  selama  50 tahun beroperasi  di Papua, bagai rakyat papua  tidak ada menguntungan bagai orang asli papua ( OAP)  di Negerinya.

Legislator Papua Laurenzus Kadepa yang membidangi Politik, hukum, ham dan pertahanan luar Negeri menyatakan, 7 april 1967-7 april 2017 sudah 50 tahun, kata dia, apa yang Freeport  wariskan bagi rakayat papua” katanya kepada wartawan  Mapegaa, Jumat (7/5/2017) via selluler

Ia menyatakan,pembunuhan dan kejahatan kemanusiaan, pengungsian, trauma, kehancuran ekosistem, limbah tailing, marjinalisasi, diskriminasi, Genosida pada suku Amungme dan Kamoro, perang suku antar 7 suku dan luar 7 suku ini yang ada

“Apa yang kita akan saksikan dengan keberadaan  PT.Freeport  50 tahun yang akan datang, pada 7 April 2067 ? Jokowi, Luhut pikir ini? Anda dan saya pikir apa? “tegas figur papua ini

Politisi dari partai NasDem itu menawarkan, (1). Review Kontrak Karya (KK) 1 (2). Evaluasi dan audit dana freeport, dan, (3). Buat kontrak kerja baru versi masyarakat pemilik ulayat yang saat ini di rugikan.

Pewarta: Yunus Gobai

Yogyakarta, (KM)--Jika Papua ingin ada kemajuan seperti yang diharapkan pemerintah Pusat, syaratnya adalah,  berikan kewenangan seluas-luas kepada Pak Gubernur Provinsi Papua, Lukas  Enembe untuk membangun Papua dengan konsepnya sendiri dan tidak harus dikritik berlebihan yang bukan positif dan membangun. 

Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Laurenzus Kadepa, kepada media ini saat di hubunginya, Kamis, (20/10/2016) via Fb.

“Saya melihat  Pak Gubernur  memiliki nyali yang sangat besar untuk memajukan Provinsi ini, namun terlihat kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah Pusat, oleh para SKPD, oleh para Bupati bahkan dari politisi,” katanya

Menurut legislator Papua, Komisi I bidang Politik Hukum dan Hak Asasai Manusia (Polhukham), tidak sedikit media hadir hanya untuk menjatuhkan dan mengkritisi dan program-programnya terus dipolitisir. 

“Ide gagasan dan terobosan pak Gubernur Papua selama ini sangat luar biasa dan dapat menguntungkan pemerintah jika pemerintah dan semua pihak mendukungnya,” ujar politikus Partai NasDem ini.

Sementara itu, kritik lain datang dari kalangan mahasiswa, setelah beberapa kali mengadakan diskusi melihat kinerja-kinerja Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Salah satu mahasiswa Papua, AY (inisial) yang kuliah di Yogyakarta,  juga membanggakan atas konsep yang dibuat Enembe. Akan tetapi dirinya juga menilai, Enembe masih ragu dalam menyuarakan nasib rakyat ‘ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)’.

“Memang Enembe  punya konsep untuk membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)  sangat bagus tapi, Enembe punya komentar tentang Papua lepas dari NKRI itu saya masih ragu, karena Enembe bicara tanpa konsep kemerdekaan yang jelas,” katanya kepada media ini.

Dari beda kota studi, mahasiswa dari Bogor, YG (Inisial) juga mendukung atas visi dan misi Enembe ‘Papua Mandiri’.

“Kepemimpinan Lukas Enembe saya sangat mendukung penuh sesusi dengan visi dan misinya, yakni  Papua mandiri,” katanya

YG menilai, realita, dana Otsus delapan pulu porsen ke Kabupaten dan dua pulu Porsen di Provinsi ini adalah nilai positifnya.

“Tapi ada sisi buruknya. Coba Enembe Buang sifat Nepotisme itu, karena Papua besar adalah miliki publik. Enembe adalah orang Publik   di tanah Papua yang mendiami dalam  tujuh wilayah adat ,” katanya saat diwawancara media ini.

Pewarta : Mantiyo Pigu/KM

Yogyakarta, (KM)- Satu hari setelah aksi damai  Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam memperingati 54 tahun perjanjian New York yang berlangsung pada hari Senin, (15/08) di Jayapura, pekan ini, Media Papuanews.ID menerbitkan pernyataan terhadap Legislator Papua, Laurenzus Kadepa, edisi, 16/08  “4 Kali Kita Bertemu, New York Agreement Itu Sah Dan Tak Perlu Di Perdebatkan”. Hal ini dinilai bagian dari propaganda.

Untuk menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum KNPB, Ones Suhuniap, kepada Kabar Mapegaa, Kamis  (18/08) mengatakan, sebenarnya kita tidak perlu tangkap berita tidak jelas  ini. Ini bagian dari propaganda.

“Sebenarnya, yang dikatakan Kk Laurenzus Kadepa itu,  sudah 4 kali DPRP terima aspirasi di jalan,” jelasnya kepada kabar Mapegaa saat diwawancara via FB

Sementara itu, tabloid-wani.com, edisi, (2016/08) DPR Papua Menduga Media Papuanews.ID adalah Propaganda Bertujuan Jahat. Melihat hal ini, Laurenzus Kadepa membantah postingan tersebut.

 “Berita itu memutar balikan fakta dan tidak sesuai dengan apa yang saya bicara" tulis Tabloid WANI

Pantauan Kabar Mapegaa, saat aksi berlangsung, Senin, (15/08) lalu, Dengan melihat situasi tersebut, Laurenzus Kadepa, DPR Papua Bidang Hukum dan HAM dalam akun pribadi facebook menyikapi tindakan Polisi terhadap massa aksi KNPB tersebut.

 “Saya sekarang berada disini untuk mendengar aspirasi kalian, dan sudah keempat kalinya kita bertemu, di jalan ini saya dengar aspirasi kalian, namun saya sebagai anggota DPR menilai, apa yang kalian aspirasikan tidak akan merubah apapun,’’ ucap Laurenzus saat berada ditengah-tengah aksi demo KNPB di Abepura, (15/08/16).

Kemudian, kepada Kabar Mapegaa, Laurenzus, mengatakan dirinya sangat kecewa dan marah kepada media (Papuanews.ID)  yang telah mencemarkan nama baik dan di nilai media tersebut  tidak tahu bertanggungjawab.

“Itu saya marah, media yang tak bertanggung jawab,” tegasnya kepada kabar Mapegaa, Kamis, (18/08),” tegasnya.

Pewarta: Manfred Kudiai

Yogyakarta, (KM)--Perjanjian New York Agreement   yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua barat dari Belanda ke Indonesia yang berlangsung 15 Agustus 1962 yang dilatarbelakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda. 


Untuk menanggapi hal tersebut, Legisator Papua, Laurenzus Kadepa menilai  perjanjian New York yang pernah dilakukan antara Indonesia dan Belanda atas desakan Amerika Serikat dan PBB merupakan satu perjanjian yang penuh dengan kebohangan. 

“Perjanjian New York Agreement harus ditinjau kembali. Karena pernah terjadi satu kebohongan atau penipuan yang dilakuan terhadap orang Papua. Yang melakukan penipuan itu adalah Amerika Serikat, Belanda, Indonesia dan di dalamnya ada peran PBB melalui UNTEA pada saat itu. Maka saya katakan perjanjian New York ini penuh dengan kebohongan,” tegas Kadepa kepada Kabar Mapegaa saat dihubunginya, Kamis (11/8/2016).

Menurut Anggota Komisi I DPR Papua ini, selain karena tidak pernah melibatkan orang Papua dalam perjanjian New York juga karena perjanjian New York menjadi awal terjadinya penjajahan Indonesia di atas tanah Papua. Kata Kadepa, Karena  perjanjian tersebut berisi kebohongan, sehingga sampai dengan hari ini orang Papua masih terus melakukan protes kepada PBB, Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat.

“Buktinya sebagian besar orang Papua masih terus protes itu (Perjanjian New York). Mereka (orang Papua) terus mengatakan Ilegal, sekalipun menurut pemerintah indonesia itu sah. Tapi bagi orang Papua itu adalah awal penjajahan Indonesia di tanah Papua. Sehingga orang Papua terus menerus protes perjanjian New York itu” terangnya .

Lebih lanjut, ia mengatakan, pro dan kontra tentang perjanjian New York yang terjadi sejak tanggal 15 Agustus 1962 hingga saat ini, Kadepa berpendapat tidak bisa dibiarkan terus. Pemerintah Indonesia maupun pihak-pihak yang terlibat saat itu harus mencari solusi.

“Terjadi pro dan kontra tentang perjanjian New York hingga saat ini tidak harus dibiarkan. Pemerintah (Indonesia) dan semua pihak yang terlibat jangan menganggap remeh atau biasa saja. Harus segera mencari solusi tujuannya untuk meluruskan sejarah yang pro dan kontra ini,” tuturnya.

Tanggal 15 Agustus 1962 diperoleh Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Tanggal 1 Mei 1963 Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI.

Untuk itu, mengugat perjanjian tersebut, KNPB Pusat telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh rakyat Papua Barat agar ikut bergabung dan ikut ambil bagian dalam aksi damai serentak yang akan  belangsung pada tanggal 15 Agustus 2016 mendatang  di seluruh tanah Papua.

Aksi KNPB kali ini, untuk  menolak Perjanjian New York dan juga mengkampanyekan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua barat secara demokratis. 

Pewarta: Manfred Kudiai

Yogyakarta, (KM) - Wakil ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Papua  (DPRP) Yanni, SH, mengunjungi asrama mahasiswa Papua, Selasa (19/07/2016) untuk memastikan apa yang terjadi tehadap mahasiswa Papua mengenai  rencana aksi mendukung United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG) dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Papua Barat yang berujung pada pengepunan dan penangkapan oleh Polisi dan Organisasi Masyarakat Sipil (Ormas)  yang terjadi pada bebera waktu lalu.

Kedatangan Yanni untuk  memastikan apa yang telah terjadi terkait rencana aksi unjuk rasa yang dijaga ketat petugas polisi dan sekelompok milisi bersenjata Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia, Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja yang melakukan aksi pengepungan di depan gerbang asrama.

Saat jumpa pers, di Ruangan Aula asrama mahasiswa Papua, kepada beberapa awak media menjelaskan kedatangannya bertujuan untuk mencari informasi yang sebenarnya mengenai aksi unjuk rasa di asrama itu yang dijaga ketat petugas kepolisian dan Ormas.

Yanni juga mengaku, kedatangan tersebut berinisiatif dari  diri sendiri, akan tetapi telah direstui oleh pimpinan.

“Inisiatif  saya sendiri, karena  kepedulian terhadap mahasiswa Papua di Jogja. Tapi saya izin terlebih dahulu kepada pemimpin,” katanya

Kedatangan Ketua DPR III, Yanni, SH, di sambut baik oleh mahasiswa Papua Yogyakarta melalui Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (Ipmapa) Yogyakarta dibawa pimpinan Aris Yeimo.

Harapan kami, Kata Aris, kepada pemerintah daerah  Papua dan Papua Barat, segera bangun komunikasi atau suatu dialog, ke  Sultan atau gubernur, entah pemerintah  yang ada di Yogyakarta untuk tutup semua ormas-ormas.

“Jadi DPR hari ini bicara soal itu, kalau hal ini tidak di bicarakan maka, hal ini akan berlanjut terus,” tegas Aris kepada Kabar Mapega.

Pantauan Kabar Mapegaa, saat pertemuan berlangsung, Roy Karoba menyatakan terkait asprirasi yang pernah mereka laporkan pada bulan Maret lalu di kantor DPRP papua.

Kata Yanni, Tim yang diminta itu sudah dibuat, tetapi tindaklanjut daripada Tim ini secara kolektif kita sendiri.

“Kekecewaan adik-adik ini sangat wajar. Yang sudah datang melaporkan,  kumpul-kumpul  uang untuk berangkat ke Papua, tetapi responnya mana, tindaklanjut dari pada apa yang mereka laporkan mana,” tuturnya

Jadi, Lanjut Yanni,  mereka mau lampiaskan  semauanya itu wajar, sangat manusiawi, siapa yang tidak kecewa, kalau sudah buatkan laporan , tetapi tidak ada timbal balik dari laporan itu.

Untuk menanggapi hal itu, kata Aris, saya sendiri tidak bisa ambil sikap. Jadi pada primsipnya lahir dari kesepakatan awal  bulan maret.

“Bulan maret itu kita sudah bawa beberapa kasus yang ada di Yogya. DPR  sudah janji sendiri bawa nanti mereka akan datang. Nah, ini sebenarnya harus datang yang kedua kali. Tapi mereka belum datang,”  tegas Aris.

Dalam kesempatan sama pula, Yanni juga menanggapi umpatan rasis yang terlontar dari massa kelompok milisi yang mengatakan “ Moyet, anjing”  dan sejumlah spanduk di pasang di depan asrama yang bertuliskan "NKRI Harga Mati", “Warga Jogja Tolak OPM” dan “Separatis Keluar dari Jogja”.

“Ya, bahasa-bahasa itu ngga pantas, bukan saja buat kita ade-ade  mahasiswa, siapa saja. Jangan dengan mudah menyakiti orang dengan kata yang tidak baik. Saya pun demikian, kalau dikatakan seperti begitu, pasti sakit hatilah,” katanya

Tapi, lanjut Yanni, kita mungkin melihat kedepan  yang besar, bagaimana adik-adik  mahasiswa bisa selesaikan pendidikannya. “Bagaimana saya mau  tahu, kejadian ormas itu salah, Kalau benar ada ormas itu sangat disesalkan,” tutur Wakil  Ketua DPR III itu.

Menurut Yanni,  kedatangnya sebagai anak bangsa. Pihaknya pun tidak ingin jika Papua lepas dari Indonesia. “oleh karena  itu, kami datang untuk mencari informasi yang akurat," katanya.

Yanni menjelaskan, ini persolann serius, tidak boleh dianggap enteng,  kita harus mengantivasi serta mewaspadahi. “Inikan menjadi perhatian internasiol juga. Semua yang ada di Papau itu selalu menjadi konsumsi internasinal. Itu yang harus diwaspadahi,” katanya

Hal ini, tegas Yanni, saya akan sampaikan kepada , kapolda, Sultan,  DPR Provinsi  DIY.
Lebih jauh, Yanni mengungkapkan, jika memang ada dari mahasiswa Papua terindikasi atau bahkan terbukti bersalah, pihaknya mempersilahkan untuk memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.

Untuk ke  Kapolda DIY, kata  Aris, Kami  tungguh semua tim DPRP  datang. Kemudian, barulah  akan kami jalan.

“Untuk hari ini, kami tidak akan berikan kronologi tentang aksi kemarin, kami tunggu tim dari DPRP Papua,” tegas Katua Ipmapa Yogyakarta.

Kalau soal, Ideologi Papua,  itu saya sendiri tidak bisa jelaskan, karena saya sebagai mahasiswa, kapasitas saya sebagai melindugi  mahasiswa Papua. Bagaimana mahasiswa Papuu aman di Yogyakarta

“Kalau soal politik , ada teman-teman, saya  tidak bisa tempati,” tuturnya

Kemudian, Aris menjelaskan,  pengepunan asrama mahasiswa Papua itu kejadiannya 3 hari , sejak tanggal  13 juli  2016 Pentas Budaya, 14 juli 2016, Mimbar bebas,  kemudian mau long marcs pada tanggal 15 juli 2016. Surat Pemberitahuan tidak diterima oleh pihak kepolisian sehingga kami didalam, kami tidak keluar. Polisi bersama ormas kepung kami. Pengepunan ini berlanjut samapi tanggal 16 Juni 2016.

Pewarta: Manfred Kudiai

Jayapura, (KM)---Penangkapan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sejak tanggal 12-13 Juli 2016 di kota Timika, Papua merupakan penangkapan yang sungguh telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan melanggar hukum kemanusiaan yang kodrati.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Timika, Papua, Aser Gobai mengatakan, aktivis KNPB di Timika yang hingga kini masih ditahanan, sepeti Sekjen KNPB Wilayah Timika, Semuel Ukago, Ketua I, KNPB  Wilayah Timika, Yanto bahkan Steven Itlay, diminta segera dibebaskan tanpa syarat.

“Kami minta kepada Kapolres Kota Timika segera bebaskan aktivis yang masih di tahan seperti Sem Ukago dan Yanto di tahanan 32 Mill,”kata Gobai Kepada kabarmapegaa.com, Selasa, (19/07/16) Melalui Via Telfon dar Timika.

Menurutnya, mereka yang ditahan saat aksi pada tanggal 12-13 Juli adalah pendemo mendukung ULMWP agar menjadi keaangotaan Full Members di MSG bukan aksi kekerasan antara pihak aparat dan rakyat Papua.

Jadi, lanjutnya, penangkapan aktivis sejak tanggal 12-13 Juli adalah penangkapan yang yang sudah lewat batas dan melanggar UU hak berbicara, hak dialog dan hak demokrasi di mata umum terutama di pihak DPRD.

“Untun itu, kami harapakan segera bebaskan aktivis KNPB Sem Ukago dan YaNto tanpa syarat,”ungkap Legislator itu.

Sementara itu, Salah Satu Tokoh Peduli Penangkapan Aktivis HAM,  Mekerek Kossay, mengatakan, motivisi penangkapan dan penahanan aktivis adalah salah satu hal yang tak benar. Jika begitu, kata dia, aparat sudah melanggar UU yang dibuatnya sendiri.

“Aparat harus bijak melihat masalah yang sebenarnya. Apakah aksi yang digelar sejak tanggal 12-13 Juli  berbaur kekerasan atau tidak. Jika tidak, buat apa main tangkap dan masuk di tahanan segalahnya. 

“Aparat harus mengerti UU 45 itu,”tegasnya.

Pewarta    : Alexander Gobai